Mengenal Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dan Peranan PT SMI

Perkembangan dan pembiayaan Indonesia sendiri tak luput dari pihak atau lembaga khusus. Seperti PT SMI yang telah menjadi dan bergabung dalam deretan perusahaan pembiayaan dan bagian dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Dalam proses penerapannya pun terdapat skema yang diatur oleh undang undang. Berikut infonya.

Mengenal Skema PPP Atau KPBU

Sebelumnya, nama KPBU lebih dikenal dengan Public Private Partnership atau PPP. Skema kerjasama ini masih sama, yakni tentang pembiayaan dan penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur dengan dasar kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah. Dalam penerapannya, kedua pihak memiliki perjanjian kontrak oleh kedua pihak.

Pihak tersebut adalah pihak swasta dan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama atau PJPK. Semuanya diatur dan didasari dengan prinsip pembagian risiko antara dua pihak tersebut. Alasan pemberlakuan skema KPBU sendiri tak terlepas dalam upaya meningkatkan kualitas APBN, mengurangi tekanan, dan mengalokasikan pendanaan dengan lebih baik.

Potensi Keunggulan KPBU

Dalam penerapannya, skema ini pun memiliki banyak sekali keuntungan dan kelebihan dari potensi yang dimiliki. Keunggulan yang paling utama adalah menciptakan penganggaran yang lebih baik, luas, dan teratur. Dengan demikian, kerjasama pemerintah dan badan usaha dapat mengurangi Time Overrun ataupun Cost Overrun.

Terdapat pula deretan potensi yang terbuka karena munculnya linkage atau koneksi yang kuat antara performa dan pembiayaan. Dengan demikian, KPBU akan memiliki hubungan dengan kualitas layanan. Terdapat pula potensi peningkatan pelayanan publik hingga memunculkan akuntabilitas yang lebih baik dari proyek dan pihak stakeholder atau investor.

Ragam Skema Yang Digunakan KPBU

1. Skema User Charge (Pemakai Layanan)

Saat diterapkan, teknik kerja sama ini pun terdiri dari skema pertama yang disebut dengan user charge. Beberapa perusahaan dalam KPBU memiliki layanan atau produk tersendiri yang dapat menjadi sumber pendanaan atau pengembalian. Proyek yang dilakukan pun didapat dari pemakaian layanan oleh pengguna untuk menghasilkan revenue dan diarahkan untuk proyek yang lebih mudah. 

2. Availability Payment (Pemerintah)

Skema pendanaan yang lebih utama adalah dari pemerintah yang juga disebut dengan availability payment. Sering juga disebut dengan skema AP, proyek KPBU yang diterapkan memiliki investasi dari pembayaran yang dilakukan pihak pemerintah. Beberapa di antaranya termasuk dari PJPK atau kementerian yang diberikan secara periodik.

Untuk biaya kerjasama pemerintah dan badan usaha yang diberikan, umumnya dana mencakup kebutuhan biaya operasional, modal, dan tingkat pengembalian investasi. Dengan ide ini, pemerintah berharap mampu menarik banyak pihak swasta untuk turut berpartisipasi karena tingkat risiko permintaan dinilai lebih rendah.

Melihat informasi akan potensi dan perkembangan KPBU beserta skema yang dimiliki, penerapan proyek ini mencakup deretan perusahaan yang beragam. Salah satunya adalah PT SMI, yang turut berperan dalam pembangunan Indonesia. Terdapat pula banyak layanan atau produk dari PT SMI yang dapat Anda temukan disini https://ptsmi.co.id/pembiayaan-investasi.